Alamanahjurnalis.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasannya berani membangun transportasi publik, yakni Mass Rapid Transit (MRT), Light Rapid Transit (LRT), dan kereta cepat, meski tahu akan merugi.
Jokowi bilang, sejumlah transportasi massal itu perlu dibangun untuk menekan kerugian yang lebih besar.
Adapun saat ini pemerintah harus menggelontorkan subsidi atau Public Service Obligation (PSO) yang tidak sedikit dari berbagai moda transportasi tersebut.
"Karena apa pun yang namanya MRT, LRT, kereta cepat, semuanya itu rugi. Artinya, harus ada PSO. APBD harus siap meng-cover biaya operasional," kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada kepala daerah di Istana Garuda IKN, Kalimantan Timur, dikutip dari siaran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (13/8/2024).
Kepala Negara lantas mencontohkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mengeluarkan dana hingga Rp 800 miliar per tahun untuk MRT Jakarta.
Seturut hitungannya, jika pembangunan proyek MRT fase II selesai, Pemprov DKI Jakarta harus keluar dana sekitar Rp 4 triliun untuk PSO.
Namun, hal itu jauh lebih baik daripada negara harus rugi Rp 65 triliun hingga Rp 100 triliun per tahun karena kemacetan, akibat tidak adanya transportasi publik yang memadai.
"Kira-kira kalau semua jalur nanti selesai, kira-kira APBD harus keluar Rp 4 triliun. Tapi yang bapak ibu harus tahu, kalau tidak (ada) MRT, LRT, kereta cepat, itu kita kehilangan setiap tahun, karena kemacetan, Rp 65 triliun. Kalau Jabodetabek mungkin sudah di atas Rp 100 triliun," tuturnya.
Ia lantas meminta kepala daerah untuk menghitung secara cermat sebelum membangun proyek tersebut.
Terlebih, biaya pembangunan MRT saat ini sudah mencapai Rp 2,3 triliun per kilometer, atau naik 2 kali lipat dari Rp 1,1 triliun per kilometer saat dia menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Setelah dihitung secara cermat, ia mempersilakan kepala daerah membangun moda-moda transportasi seperti Jakarta daripada harus menanggung kerugian yang lebih besar.
"Pilih mana, pilih dibelikan MRT, LRT, kereta cepat, atau uangnya hilang karena kemacetan setiap tahun lebih dari Rp 100 triliun. Semua kota utamanya harus mulai menghitung ini," pesan Jokowi.
Jokowi bilang, pemda bisa mengadopsi konsep lain jika APBD belum mampu menangani.
Salah satu yang bisa diimplementasi adalah menarik investasi dari para investor untuk pembangunan moda raya itu.
"Jadi saya kira bapak ibu semua bisa meniru konsep kalau memang APBD tidak siap, ya model investasi. Tapi untuk menarik investasi itu memang membangun trust, kepercayaan itu yang paling sulit," jelasnya.
"Kalau di daerah saya, di provinsi saya, di kota saya, di kabupaten saya punya potensi, keunggulan, tapi kok enggak datang investor, itu tolong dievaluasi. Pasti ada yang enggak benar, ada yang perlu diperbaiki," imbuhnya.
Sumber : kompas.com
