Alamanahjurnalis.com -
Surabaya Jatim - Setelah Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menyatakan Raperda Perubahan APBD Jatim Tahun Anggaran 2024 sudah layak untuk dibahas lebih lanjut. Kini giliran Fraksi – Fraksi di DPRD menyampaikan Pandangan Umum (PU) terhadap terkait Raperda Perubahan APBD Jatim 2024. PU fraksi disampaikan di rapat paripurna yang dipimpin Wakil ketua DPRD Provinsi Jatim, Achmad Iskandar dan didampingi oleh Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, serta diikuti Pj. Sekdaprov Jatim, Bobby, Kamis (25/7/2024).
Juru Bicara Fraksi Golkar Jatim, Pranaya Yudha Mahardik,a menyampaikan mendukung Raperda Perubahan APBD tahun 2024 ini dilanjutkan pembahasannya agar dapat berlaku efektif tepat waktu dan dapat menjawab issu yang terjadi selama tahun sebelummnya dan semester pertama tahun 2024. Namun ada penjelasan lebih lanjut atau catatan yang diperhatikan pemprov Jatim.
“Fraksi Partai Golkar apresiasi atas kelengkapan dan sistematika Rancangan; demikian pula apresiasi dengan telah diterimanya 22 (dua puluh dua) Penghargaan dari berbagai pihak Nasional/Internaional atas prestasi kinerja Provinsi Jawa Timur di semester pertama tahun 2024,”tuturnya.
Pertama, terkait dalam hal pertumbuhan ekonomi, pada triwulan I ada dua data, yakni tumbuh 5,11% (yoy) naik dari triwulan IV/2023 sebesar 5,04%, sedang di sisi lain tumbuh 4,81% (yoy) dan tahun 2023 tumbuh 4,95%. Mohon penjelasan.
Kedua, undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang akan berlaku efektif mulai APBD tahun 2025, memberi kewenangan Provinsi memungut 7 (tujuh) jenis Pajak. Mohon penjelasan pengaruh secara terukur terhadap Rancangan P-APBD 2024, adakah skema khusus yang digunakan.
Ketiga, penanggulangan kemiskinan; upaya sistematis Provinsi Jawa Timur telah cukup berhasil yakni Maret 2024 menjadi 9,79% turun 0, 56% dari Maret 2023, namun capaian tersebut (y-o-y) masih lebih tinggi dari angka nasional, target nasional 6,5 -7,5 sedangkan Provinsi Jawa Timur 10,56-9,75%. Mengapa target tersebut masih demikian tinggi, dan bagaimana hambatan atas program prioritas selama tahun sebelumnya.
Keempat, Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Belanja menempatkan 7(tujuh) prioritas dan didistribusi ke 130 program Satker. Apakah distribusi jumlah program tersebut cukup efektif dan efisien untuk masa waktu satu semester akhir tahun 2024. Mohon penjelasan.
Kelima, pada rancangan belanja perubahan terdapat alokasi yang dikurangi yakni : Belanja Pegawai, Belanja Subsidi, Belanja Modal tanah dan modal bangunan, dan Belanja Tak Terduga. Mohon penjelasan apa pertimbangannya.
Keenam, dari gambaran umum perekonomian daerah, dijelaskan pertumbuhan, kinerja perdagangan, investasi maupun kinerja perbankan. Mohon penjelasan kontribusi kinerja BUMD terhadap penguatan kapasitas APBD Perubahan tahun 2024.
Juru bicara Fraksi PKB, Ubaidillaah, mengatakan, Fraksi PKB juga mengapresiasi proyeksi Gubernur yang meningkatkan target Pendapatan Daerah melalui optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sehingga dalam proyeksi RAPBD Perubahan 2024, postur pendapatan daerah banyak ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Fraksi PKB, juga berharap proyeksi komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dapat disusun lebih optimis. Sebab merujuk data, sejauh ini proporsi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah terhadap keseluruhan PAD masih relatif kecil. Fraksi PKB berharap ke depannya, proporsi komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah terhadap PAD dapat meningkat lagi. Karena di dalam komponen tersebut terdapat sektor BUMD yang kontribusinya melalui setoran deviden diharapkan dapat mendongkrak nilai PAD di Jawa Timur.
“Karena itu Fraksi PKB berharap Pemprov Jatim untuk bersinergi lebih optimal lagi dengan segenap stakeholders guna mengeksplorasi potensi-potensi pendapatan daerah. Terutama dari unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD),”pungkasnya.(Sonn).
