Alamanahjurnalis.com - JAKARTA - Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono memastikan pemerintah akan mendengar aspirasi publik untuk 4 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang tengah disusun.
Adapun 4 RUU tersebut, adalah RUU Kementerian Negara, RUU Imigrasi, RUU TNI, dan RUU Polri.
"Pemerintah selalu terbuka untuk menerima masukan dari masyarakat, guna memastikan partisipasi yang bermakna (meaningful participation) dalam penyusunan legislasi," kata Dini dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (10/7/2024).
Dini menuturkan, keempat RUU tersebut merupakan RUU inisiatif DPR.
Saat ini, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari 4 RUU tersebut sedang disusun oleh berbagai kementerian.
"Sedang disusun Kemenko Polhukam untuk RUU TNI dan RUU Polri, Kemenkumham untuk RUU Imigrasi, dan KemenPAN-RB untuk RUU Kementerian Negara," ucapnya.
Ia menjelaskan, penyusunan DIM dari 4 RUU tersebut dilakukan masih dalam batas waktu 60 hari sejak surat DPR diterima Presiden.
"Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 2 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," jelas dia.
Sebelumnya diberitakan, DPR RI resmi menyetujui revisi empat undang-undang sebagai usul inisiatif DPR yakni revisi UU Kementerian Negara, UU Keimigrasian, UU TNI, dan UU Polri.
Peresmian usulan RUU inisiatif DPR itu disahkan dalam Sidang Paripurna Ke-18 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR-RI dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad di Ruang Rapat Paripurna DPR-RI, Selasa (28/5/2024).
Dasco awalnya memberikan kesempatan agar sembilan fraksi menyampaikan pandangan mereka terkait revisi empat undang-undang tersebut, namun disampaikan secara tertulis.
"Dengan demikian 9 fraksi telah disampaikan pendapat fraksi masing-masing terhadap 4 RUU usulan badan legislasi tersebut," katanya usai menerima penyerahan dokumen pandangan tertulis 9 fraksi.
"Apakah dapat disetujui?," ucap Dasco lagi.
"Setuju," jawab anggota dewan yang hadir.
Sumber : kompas.com
