SIDOARJO – Penguatan wawasan kebangsaan dan pengamalan dalam masyarakat kepada pemuda menjadi penting dalam rangka menguatkan ideologi bangsa untuk menangkal radikalisme dan terorisme.
Anggota DPRD Jatim Khulaim Junaidi mengatakan hal itu dalam sosialisasi wawasan kebangsaan bertajuk “Sosialisasi Peran Pemuda Terhadap Antisipasi Radikalisme dan Terorisme di Jatim” di Luminor Hotel Sidoarjo, Jumat (19/7/2024) malam.”Tentu saja ini sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama generasi muda yang juga ikut dalam kegiatan sosialisasi ini. Bagaimana kita cinta terhadap negara,” ungkap Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Khulaim menjelaskan, sebagai bagian dari perwakilan rakyat daerah ditingkat Jatim, hal ini pun menjadi kewajibannya untuk mengingatkan agar tidak terjerumus di jalan yang salah. Bahkan bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta asas Pancasila.”Agar masyarakat tidak kemasukan paham radikal. Maka, kita harus memberikan wawasan kepada para generasi muda agar tidak terjadi lagi,” jelasnya.
Kondusifitas suatu negara atau daerah, kata Khulaim, juga mempengaruhi perekonomian. Pihaknya pun mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusifitas di wilayahnya masing-masing.”Kita harus bersama-sama menjaga kondusifitas. Dengan begitu banyak investor menanamkan modal dan sahamnya yang nantinya juga akan menumbuhkan perekonomian di wilayah tersebut,” paparnya.
Dalam kegiatan tersebut Khulaim Junaidi yang juga Cabup Sidoarjo dari PAN juga mengajak dialog dengan pemuda atau karang taruna yang hadir untuk Ngobrol Gayeng (Ngoyeng) membangun Sidoarjo ke depan.Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur Khulaim Junaidi SP, MM memaparkan Konsep “Mbangun Deso Noto Kutho “.
Ngoyeng dimaksudkan untuk mensosialisasikan dukungan terhadap pencalonan dirinya sebagai Bacawabup PAN dalam Pilkada yang bakal digelar pada 27 November 2024. Dalam acara itu pria yang akrab dipanggil Cak Khulaim ini memaparkan visi misinya dalam rangka mewujudkan Sidoarjo lebih baik sesuai harapan warga.
Menurut Khulaim masyarakat Sidoarjo nampaknya cukup trauma dengan nasib yang menimpa 3 orang nomor satu Sidoarjo pada periode sebelumnya yang terjerat KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi). Sehingga keharusan calon pemimpin yang anti korupsi menjadi syarat mutlak dan harga mati bagi siapapun yang akan maju memperebutkan kursi Bupati/Wakil Bupati Sidoarjo.
Cak Khulaim yang dalam posisi aman karena sudah resmi mengantongi rekom dari DPP PAN sejak 23 Juni 2024 lalu untuk maju di Pilkada Sidoarjo mengaku mendapat support sangat positif dari partainya. Selain didukung jumlah perolehan kursi DPRD Sidoarjo 4 kursi juga kepedulian DPP PAN terlihat dari rutin memantau setiap kegiatan yang digelarnya.
Sejauh ini, Cak Khulaim mengaku sudah mendekati beberapa calon potensial, pertama dengan Plt Subandi baik dalam event formal secara khusus maupun non formal. Kedua rekan sesama anggota DPRD Provinsi Jatim Cabup Amir Aslichin baik dalam pertemuan maupun kunjungan kerja. Selanjutnya dengan Ketua DPRD Sidoarjo yang maju Cabup H Usman, Cabup Sugiono, juga berdiskusi dengan beberapa tokoh masyarakat maupun pengurus Muhammadiyah membahas persoalan Sidoarjo, apa yg diharapkan masyarakat Sidoarjo ke depan.
Cabup Khulaim Junaidi saat beri keterangan pers
Dukungan yang terus mengalir dan menguat seperti dari komunitas Pelita Prabu, grup WA RPS, kelompok Muhammadiyah, elemen masyarakat umum termasuk karang taruna yang membantu menginisiasi terselenggaranya acara Ngobrol Gayeng ini.
Khulaim juga mengatakan program sosialisasi ini akan terus digelarnya secara rutin agar niat baiknya dan visi misi keberpihakan kepada rakyat semakin dipahami masyarakat.
Visi misi “ Bangun Deso Noto Kuto” Cak Khulaim tidak hanya berhenti sebagai slogan namun bisa direalisasikan dengan konsep kematangan pengalaman mulai dar yang cuman anggota BPD sampai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.
Cabup Sidoarjo Khulaim Junaidi bersama pemuda siap bangun Deso
Meski diakuinya implementasinya berat dilakukan, tapi menurutnya sudah waktunya pembangunan Sidoarjo tidak hanya kotanya saja yang menurutnya tidak sentralistik. Sementara Sidoarjo memiliki 353 desa, Maka sinergi antara pemerintahan desa dan kota bisa diwujudkan mulai dari elemen paling kecil yakni keluarga yang didalamnya ada pemuda. Desa adalah miniatur kabupaten, tidak boleh kebutuhan dasar lebih besar pasak daripada tiang.
Menurutnya, bagaimana konsep membangun desa menata kota ini bisa terealisasi, maka pihaknya mewacanakan pemekaran kabupaten kota agar pendapatan meningkat. Target adanya pemerataan pembangunan, berorientasi kebutuhan dasar warga masyarakat. “Pendapatan APBD lebih besar. Apalagi, Sidoarjo memiliki banyak potensi yang belum tergarap. Ia menyesalkan alokasi pembangunan yang hanya wilayah yang sama tiap tahunnya. Ke depan tidak hanya bentuk bangunan yang banyak tapi harus ada multi effect. Tidak hanya peningkatan perekonomian, menjadikan desa mandiri, memperdayakan SDM dan potensi SDA, mempromosikan kearifan lokal. Memenuhi kebutuhan desa dengan pendapatan harus lebih besar daripada kebutuhan, desa harus mampu menghasilkan Pendapatan Desa untuk membangun desanya,” pungkasnya. Zn(*)
