Alamanahjurnalis.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku telah berkoordinasi dengan menteri lainnya untuk hadir bersaksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).
Pernyataan itu ditegaskan Airlangga saat adanya pintu komunikasi dengan menteri lain yang juga dipanggil dalam sidang tersebut. Adapun menteri lain yang dipanggil ialah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.
"Tentu kalau di pemerintah kami sudah koordinasi," kata Airlangga saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu (3/4/2024).
Kendati demikian, Airlangga belum mengetahui detil terkait materi yang akan digali dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di MK. Pasalnya, kata Airlangga, undangan MK tak menerangkan topik yang akan digali dalam sidang di MK.
"Tidak itu hanya undangan umum saja, topiknya tidak disebutkan," ucap Airlangga.
Namun, Airlangga menilai, kesaksian dirinya dan tiga menteri lain terkait dengan tugas pemerintah dalam memakai dana APBN. "Apa yang dari pemerintah tentu kita akan jelaskan mengenai mekanisme APBN kemudian bicara Bansos bicara Perlinsos. Bicara yang sifatnya pemerintahan saja," katanya
Saat disinggung soal bansos, Airlangga menjawab diplomatis. Ia berkata, penyaluran bansos merupakan tugas dari pemerintah. "Tentu apa yang sudah menjadi tugas pemerintah dan amanat UU pemerintah akan menjalankan," tandasnya.
Airlangga mengaku telah menerima undangan untuk menjadi saksi di sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Ia pun menyatakan akan hadir memberi keterangan pada sidang Jumat 5 April 2024.
"Ya insya Allah saya hadir, undangan sudah saya terima tadi malam," tutur Airlangga.
Airlangga pun mengaku, dirinya sudah melapor untuk memberikan keterangan dalam sidang tersebut ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Sudah, sudah disampaikan untuk hadir (ke Presiden Jokowi)," terang Airlangga.
Sumber : m.rctiplus.com
