Alamanahjurnalis.com - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA BARAT — Sekretariat Jenderal - Manokwari – Inspektorat Jenderal terus berupaya membangun persamaan pemahaman antara Satuan Kerja dan Tim Penilai Internal serta Tim Penilai Nasional dalam membangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Untuk mendorong hal tersebut, Inspektorat Jenderal mengelar Sosialisasi Penguatan Peran Inspektorat Jenderal dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024, Selasa (27/02).
Kegiatan yang diselenggarakan secara daring tersebut diawali dengan penyampaian laporan kegiatan oleh Plh.Sekretaris Itjen, Lilik Sujandi. Dalam laporannya Lilik Sujandi menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat peran Inspektorat Jenderal (Itjen) dalam mengawal dan membimbing Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2024.
Sementara itu dalam sambutannya, Inspektur Jenderal, Razilu menyampaikan bahwa pada tahun ini, penilaian terhadap pembangunan Zona Integritas mengedepankan kualitas dan pemerataan bagi seluruh Kantor Wilayah dalam perolehan WBK/WBBM. Selain itu, mekanisme pengajuan WBK bagi Unit Pelaksana Teknis juga dijelaskan, dengan kantor wilayah dapat mengusulkan hingga maksimal 50% jumlah UPT yang berada di bawahnya.
Inspektur Jenderal, Razilu mengharapkan implementasi mekanisme ZI tahun 2024 diharapkan dapat menjadi katalisator peningkatan kualitas satker yang diusulkan ke TPN yang akan bermuara pada meningkatnya presentase keberhasilan satuan kerja yang diusulkan. selain itu mekanisme ini juga diharapkan dapat mengakomodir pemerataan terhadap satker yang diajukan di masing-masing kantor wilayah. setiap kantor wilayah memiliki kesempatan yang sama agar satker di wilayahnya memiliki perwakilan untuk diajukan ke tpm yang kemudian akan dilakukan penilaian oleh TPN (untuk WBBM).
Setelah pembukaan kegiatan oleh Inspektur Jenderal, Razilu kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi terkait lima area perubahan dari lima Inspektur wilayah.
Dari ruangan rapat Kanwil Kemenkumham Papua Barat, kegiatan ini diikuti secara daring oleh Kepala Divisi Administrasi, Piet Bukorsyom, Kepala Bagian Program dan Humas, Syaaltiel Biantong dan Tim Pembangunan Zona Integritas WBK-WBBM.
Sumber : sippn.menpan.go.id
