Alamanahjurnalis.com - Washington - Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah menjatuhkan sanksi terhadap Israel dengan target empat pemukim ekstremis yang melakukan kekerasan terhadap warga sipil Palestina di Tepi Barat.
Penjatuhan sanksi diumumkan hari Kamis waktu Washington ketika Presiden Joe Biden mengatakan kekerasan terhadap warga sipil Palestina di Tepi Barat telah mencapai tingkat yang tidak dapat ditoleransi.
Sanksi tersebut menandai tindakan langka Amerika terhadap Israel, sekutu yang selalu dibela Washington dari masa ke masa—bahkan termasuk dalam perangnya melawan Hamas di Gaza sejak 7 Oktober 2023.
Amerika mengambil tindakan seperti itu ketika Biden melakukan perjalanan ke Michigan, tempat banyak komunitas Arab-Amerika menyuarakan kemarahan atas dukungannya terhadap Israel.
“Situasi di Tepi Barat—khususnya tingginya tingkat kekerasan pemukim ekstremis, pemindahan paksa penduduk dan desa, serta perusakan properti—telah mencapai tingkat yang tidak dapat ditoleransi dan merupakan ancaman serius terhadap perdamaian, keamanan, dan stabilitas,” kata Biden dalam dalam perintah eksekutif yang meletakkan dasar bagi tindakan AS, seperti dikutip AFP, Jumat (2/2/2024).
Tak lama setelah pernyataan Biden keluar, Departemen Luar Negeri Amerika mengumumkan sanksi terhadap empat pemukim ekstremis Israel. Aset apa pun yang mereka miliki di Amerika akan diblokir, dan warga Amerika dilarang melakukan transaksi keuangan dengan mereka.
Keempat pemukim tersebut termasuk David Chai Chasdai yang dituduh memimpin kerusuhan di kota Huwara yang menjadi titik konflik di mana rumah-rumah warga Palestina dibakar dan seorang warga sipil Palestina terbunuh menyusul serangan yang menewaskan dua warga Israel.
Target sanksi lainnya termasuk Yinon Levi, yang dituduh memimpin sekelompok pemukim dari pos terdepan Meitarim Farm yang menyerang warga sipil Palestina dan Badui, membakar ladang mereka dan menghancurkan properti mereka.
“Israel harus berbuat lebih banyak untuk menghentikan kekerasan terhadap warga sipil di Tepi Barat dan meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab,” kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken, yang telah berulang kali mengangkat kekerasan pemukim terhadap Israel dan akan segera melakukan perjalanan baru ke wilayah tersebut.
Blinken memperingatkan terhadap tindakan yang membahayakan pembentukan Negara Palestina, sebuah gagasan yang ditentang keras oleh pemerintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Israel Kesal Dijatuhi Sanksi AS
Israel mengkritik sanksi yang diterapkan oleh sekutu dekatnya tersebut, dengan mengatakan bahwa mayoritas warganya di Tepi Barat taat hukum.
“Israel bertindak melawan semua warga Israel yang melanggar hukum, di mana pun; oleh karena itu, tindakan luar biasa tidak diperlukan,” kata kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller mengatakan bahwa Israel telah mengadili tiga dari empat pemukim namun diperlukan tindakan lebih lanjut.
“Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tambahan jika diperlukan,” katanya.
Tindakan Amerika ini menandai sanksi finansial pertama terhadap pemukim ekstremis Israel meskipun pemerintahan Biden sebelumnya mengumumkan bahwa mereka akan menolak visa bagi ekstremis yang terlibat dalam kekerasan.
Biden membela hak Israel untuk merespons, dan menolak seruan untuk mengupayakan gencatan senjata, setelah serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober yang menewaskan sekitar 1.140 orang, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP berdasarkan angka resmi Israel.
Namun Biden juga menyuarakan kekesalannya terhadap Netanyahu dan tingginya jumlah korban sipil ketika Israel menyerang Jalur Gaza dengan tujuan untuk memberantas Hamas.
Setidaknya 26.900 orang di Gaza, kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak, telah terbunuh, menurut kementerian kesehatan di wilayah yang dikuasai Hamas.
Warga keturunan Arab-Amerika sebagian besar mendukung Biden saat dia mengalahkan Trump pada pemilu 2020 dan, meskipun sebagian kecil dari populasi nasional, mereka mungkin akan memengaruhi pemilu di Michigan, yang sangat penting bagi keberhasilan presiden dari Partai Demokrat tersebut dalam "pertarungan ulang" melawan Trump pada bulan November.
Wali kota salah satu pinggiran kota Detroit menolak menemui Biden dalam perjalanannya karena penolakannya untuk menekan Israel agar mengakhiri kampanye militer di Gaza.
Pemukim Israel membunuh sedikitnya 10 warga Palestina dan membakar puluhan rumah di Tepi Barat yang diduduki pada tahun 2023, menjadikannya tahun “paling kejam” dalam sejarah serangan pemukim, menurut kelompok hak asasi manusia Yesh Din.
Sekitar 490.000 pemukim Israel tinggal di antara sekitar tiga juta warga Palestina di Tepi Barat, di permukiman yang dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional.
Biden sebagian besar telah kembali ke sejarah penolakan AS terhadap permukiman tersebut setelah Trump mengubah kebijakannya dan menolak mengkritik pos-pos terdepan tersebut, di mana Menteri Luar Negeri AS saat itu; Mike Pompeo, mengunjungi pemukiman tersebut di akhir masa jabatannya.
Pemerintahan Biden juga memperbarui seruan untuk pembentukan Negara Palestina, sebuah gagasan yang ditentang keras oleh pemerintahan Netanyahu.
Sumber : SINDOnews.com
