Alamanahjurnalis.com - Kediri - Agama Islam mempunyai penegasan dalam Kitab Sucinya Al-Qur’an bahwa nilai kemanusiaan yang bersifat perennial berpangkal pada kejadian asal manusia yang suci (fitrah), yang membuatnya berwatak kesucian dan kebaikan atau hanif. Fitrah yang hanif ini merupakan kelanjutan dari perjanjian primordial antara Tuhan dan ruh manusia. Ruh manusia dijiwai oleh kesadaran tentang yang Mutlak dan Maha Suci (Transenden, Munazzah), kesadaran tentang Kekuatan Yang Maha Tinggi yang merupakan Asal dan Tujuan semua yang ada dan yang berada di atas alam raya itu.
Kesadaran ini merupakan kemampuan intelek (‘Aql), sebuah piranti pada manusia untuk mempersepsi sesuatu yang ada di atas dan di luar dataran jagad ini. Meskipun kekuatan penuh intelek ini berkurang oleh kejatuhan manusia dari surga, namun yang tersisa dari sinarnya cukup kuat sehingga tidak mungkin diingkari, seperti ditunjukkan dalam Al-Qur’an.
Pencerahan dengan tulus mengakui adanya kemanusiaan primordial berdasarkan penciptaan asal yang suci dari Tuhan ini, diharapkan manusia mempunyai faham humanisme pascamordenisme, yang bukan “a screen and an alibi for barbarism” (sebuah tabir dan alibi untuk kebiadaban).
Berkat ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dapat bangkit dari tekanan berat alam yang selalu mengganggunya, akan tetapi secara sistematis mulai tergantung pada hasil ciptaannya dan organisasinya, karena alam dapat dilepaskan, tetapi teknologi dan birokrasinya bangkit dengan dominasi dan kekuatannya yang dahsyat menguasai manusia dan menjadikannya tergantung dan lemah.
Dalam menghadapi situasi demikian itulah orang mulai sadar tentang datangnya krisis kehidupan dewasa ini, dalam arti struktur kehidupan sosial tidak mampu lagi memberikan pemecahan seperti yang diharapkan, untuk menjamin kelestarian sistem kehidupan itu sendiri.
Tantangan ini bukan hanya terbatas pada bagaimana kecenderungan-kecenderungan dasar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, melainkan juga bagaimana membentuk struktur sosial, budaya yang mampu menghadapinya (T. Hasan, 2003). Hal ini bukan saja menjadi tanggungjawab ideologi dan strategi pembangunan nasional, tetapi juga tugas agama dan budaya secara institusional.
Misi ormas mencakup beberapa hal antara lain, penerima layanan yang menjadi sasaran, pelayanan yang akan diberikan, wilayah operasi ormas, teknologi yang akan dimanfaatkan, pemantapan keberadaan ormas, filsafat pelayanan yang akan diterapkan, pengenalan jati diri ormas secara mantap, citra ormas yang ingin diproyeksikan ke masyarakat luas.
Dalam kancah politik, ormas-ormas bersumber dari pandangan mengenai “negara integralistik”, yang juga disebut sebagai “negara kekeluargaan” yang mengandung gagasan tidak perlu adanya pembatasan bagi kekuasaan eksekutif, atau penghormatan atas hak-hak individual, karena negara dipandang akan selalu membela kepentingan masyarakat, yakni “keluarga” dalam lingkup lebih luas.
Penulis : Ninik Qurotul Aini
