Alamanahjurnalis.com
Lampung Selatan -di masa memasuki tahun politik ini Didi Herwanto Ketua DPC Persatuan wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) Lampung Selatan berharap Pemilu 2024 sebagai Pemilu yang berkualitas dan tanpa ekses.
Untuk menuju pemilu bermartabat, Didi berharap semua penyelenggara pemilu harus mengedepankan netralitas, seperti KPU, Bawaslu hingga tingkat paling bawah harus berjalan netral. Meskipun semuanya itu memiliki hak politik.
Jadikanlah pesta demokrasi sesuatu hal yang menggembirakan, bukan menjadi hantu permasalahan konflik. Sehingga butuh penyelenggara pemilu yang memiliki netralitas dan independensi.
“Netralitas Pemerintah ini menurut saya sangat rawan. Terutama di tingkat lokal yaitu pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa,” ucap didi
Oleh karena itu, dirinya wanti – wanti para Kepala Desa (Kades) untuk tidak masuk ke wilayah politik praktis. Karena Kades jabatan tertinggi di Pemerintahan Desa yang posisinya harus netral. Karena hasil dari pengamatannya sudah mulai masuk dalam politik praktis.
Selain melanggar regulasi, jika Kades ikut dalam pemenangan beberapa calon maupun satu calon legislatif akan menyakiti calon yang tidak didukungnya. Sehingga harus independen,”ungkapnya.
Tidak hanya itu, Didi Herwanto juga meminta kepada perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Republik Indonesia (PPDRI) harus dalam posisi netral, karena sebagai pelayan masyarakat.
“Saya berharap jika ada Pemdes Kabupaten khususnya Lampung Selatan, yang ikut dalam persatuan juga harus bisa membawa anggota untuk tidak ikut politik praktik. Apalagi langsung terjun dalam politis praktis,” jelasnya.
Begitu juga dengan aparat penegak hukum seperti TNI dan Polri yang sudah jelas harus netral.
“Masyarakat juga harus memiliki sifat jujur. Jangan masuk pada pemilih transaksional dalam penentuan pemilu. Pilihlah calon pemimpin yang visioner menjadi bahan renungan untuk dipilih,” ungkapnya.
Lanjutnya didi, Kandidat calon legislatif harus menunjukan contoh – contoh yang baik. Tidak mengajak masyarakat ke hal – hal yang negatif. Berkompetisi dengan kompetensi dalam berkampanye, bukan masalah transaksi keuangannya besar kecilnya pada masyarakat. Tapi cobalah sampaikan visi dan misi gagasannya, sehingga biaya politik akan bisa diminimalisir.
“Harapan kita partisipasi pemilih di Pemilu 2024 nanti harus lebih tinggi dari tahun sebelumnya, karena akan lebih melegitimasi pemimpin yang dipilihnya. Pengalaman pemilu tahun kemarin kita diangka 80 persen, semoga saja tahun ini prosentasenya bisa lebih,”ungkapnya.
Sementara itu, didi mengatakan bahwa tahapan proses pemilu 2024 tahapan masih panjang.
“Harapan saya karena ini belum masuk tahapan kampanye Pemilu. Maka peserta harus menahan diri dulu karena sudah di atur dalam PKPU tahun 2022 untuk tahapan pemilu dimulai di bulan November,”ucap didi
Ia juga berharap kepada semua profesi pekerjaan yang dilarang, ketika mencalonkan diri sebagai DPRD harus sesuai regulasi untuk mengundurkan diri dari berprofesi sebelumnya.
Ia juga mengatakan pada tahapan pemilu juga ada pra pelanggaran administrasi, sengketa proses pemilu dan perundang undangan lainnya.
Perundang undang lainnya itu terkait netralitas. Jadi kalau ada kepala desa, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan lain sebagainya bisa kita lakukan penindakan dengan perundang undangan,” tutupnya.(red)
